Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua Drs Wasuok Demianus, SIEP pada Semiloka dan rapat koordinasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir yang berlangsung Jumat (31/7) kemarin.

Jumlah komunitas adat terpencil yang tersebar di 19 pelosok 19 kabupaten, sampai tahun 2009 mencapai 155.426 jiwa atau 32.815 KK. Dari jumlah itu sebanyak 26.817 KK yang tersebar di 319 titik, belum diberdayakan. Lalu yang sudah diberdayakan jumlahnya mencapai 5.531 KK yang tersebar di 90 titik. Sedangkan yang sedang diberdayakan sampai tahun 2009 hanya 467 KK yang tersebar di 6 titik atau lokasi.

“Jadi yang belum diberdayakan lebih besar jumlahnya,” jelasnya.

Karena itu, kata Demianus pihaknya terus berupaya agar ribuan masyarakat yang belum tersentuh pembangunan itu mendapat perhatian serius oleh semua pihak, sebab di tempat suku terasing ini benar - benar belum ada fasilitas pendidikan, kesehatan hingga pemerintahan dan infrastruktur lainnya.

“Mereka benar - benar belum tersentuh pembangunan,” tandasnya

(*)

Hal tersebut di sampaikan Walikota pada acara Sosialisasi Pemutakhiran Data Keluarga (MDK) di GSG Kantor Walikota Rabu, 29 Juli 2009. Walikota mengungkapkan bahwa hal tersebut strategis karena sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, terus mengalami perkembangan sejalan dengan tuntuan KB Nasional dan masyarakat.

“Sedangkan peran keluarga merupakan sumber daya insani pembangunan yang perlu terus ditingkatkan dan diberdayakan karena kelurga merupakan basis terkecil dari masyarakat yang diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan kemasyrakatan, khususnya dalam lingkup keluarga secara serasi, selaras dan seimbang,” ujar Walikota.
Dengan adanya kegiatan sosialiasi pemutakhiran data diharapkan tersedianya data basis keluarga dan individu keluarga yang meliputi data demografi, keluarga berencana dan tahapan keluarga sejahtera di kota Jayapura secara lebih akurat dan akuntabel. Namun yang lebih penting dari uji coba ini adalah bahwa ke depan pemerintah Kota Jayapura dapat memiliki data base keluarga di semua tingkatan wilayah dari RT, RW, Kampung dan kelurahan distrik dan kota serta Provinsi hinga Nasional. (***)

Berdasarkan penelusuran Korabanten.Com, tidak kurang 4 Kecamatan di wilayah Lebak, seperti Kecamatan Cibeber, Cirinten, Banjarsari, dan Kecamatan Wanasalam mulai kekurangan air bersih.

Di Kecamatan Wanasalam, kesulitan air bersih dialami warga yang tinggal di Desa Parungpanjang, Parungsari, Bejod dan Cisaraf. Di Kecamatan Cibeber kekeringan juga menyerang Desa Warungbanten.

Di Kecamatan Cirinten, dua desa diantaranya, yakni Desa Badur dan Cempaka kondisinya sudah cukup memprihatinkan, karena persediaan air bersih yangs emakin sulit didapat. Sementara 3 desa lainnya yakni Desa Karoya, Datarcae dan Cirinten harus mengantri dan menempuh jarak yang amat jauh untuk mendapatkan air bersih.

“Bahkan kebutuhan Air bersih di Desa Parungpanjang dan Cisaraf sudah mulai sulit didapat sejak awal musim kemarau sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu,” kata Dulmuin warga Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam.

Kesulitan yang dirasakan masyarakat, lanjut Dulmuin kepada Koran Banten khususnya dai Kecamatan Wanasalam mulai menyebar ke tiga desa lainnya, seperti Cisaraf, Kerta dan di desanya (Parungsari-Redd). “Setahu saya, delapan desa lainnya (di Kecamatan Wanasalam) persediaan air bersih masih cukup aman,” tuturnya.

Terpisah, Camat Cirinten, M. Soleh, membenarkan selein Di Kecamatan Lain. Wilayahnya juga dilanda kekeringan, seperti di Desa Datarcae, Kroya, Badur bahkan di desa Cirinten. Kata Soleh, wilayah Kecamatan Cirinten memang menjadi daerah yang produksi air bersihnya cukup sulit, karena memiliki kultur tanah yang tidak bisa menyerap air (Cadas- Red). Sehingga masyarakat harus menggali sumur dengan kedalaman yang cukup dalam (Lebih dari 30 meter-red).

“Itupun, kadang-kadang airnya tidak keluar, sehingga banyak warga yang terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan minum sehari-hari dan kebutuhan lainya,” tuturnya.

Atas dasar itu, Soleh mengaku pihaknya berharap instansi terkait bisa memberikan solusi atas kondisi tersebut, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda.
“Saya berharap Dinas Ciptakarya bisa memberikan program untuk menuntaskan persoalan kekurangan air tersebut, terutama di desa yang dinilai rawan kekurangan air bersih,” harapnya.

(Yan Dahlan)

Demikian Sambutan Walikota yang disampaikan oleh Sekda Kota Jayapura, Ir. J. P. Nerokouw, MP, mewakili Walikota Jayapura dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Jayapura tahun 2009 yang dipusatkan di Koya Timur Distrik Muara Tami, Kamis (23/7) siang.

“Hal ini menjadi penting untuk diketahui dan disadari, sebab peran dalam pendidikan maupun lingkup sosialnya anak justru ada di tengah keluarga,” katanya.

Peran orang tua maupun keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Kesibukan orang tua menurutnya jangan dijadikan alasan untuk melupakan pentingnya perhatian mereka bagi anak-anak.

Pihaknya menyatakan kurangnya pembinaan yang baik dari keluarga maupun orang tuanya di lingkungan masyarakat membuat tidak terhindarkannya ekses negatif yang mungkin muncul.

Kegiatan yang diselengarakan GOPTKI dan IGTKI Kota Jayapura itu dimeriahkan dengan sejumlah lomba dan atraksi oleh ratusan anak-anak baik yang berasal dari TK setempat maupun dari perwakilan TK dari Kota Jayapura.(***)

Berdasarkan laporan ketua panitia HUT RI ke 64 tahun 2009 Kota Jayapura Drs.Benhur Tommy Mano,MM diketahui bahwa setelah pencanangan akan dilakukan sejumlah rangkaian kegiatan sampai dengan tanggal 17 Agustus 2009 yakni upacara puncak peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 dan upacara penurunan bendera pada sore harinya.
Kegiatan-kegiatan yang digelar ini memiliki maksud dan tujuan antara lain adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta terhadap bangsa dan Negara kesatuan RI yang didasari oleh nilai-nilai budaya masyarakat Kota Jayapura dan meningkatkan semangat jiwa kebangsaan dan persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat Kota Jayapura, demi mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Jayapura sebagai Kota Beriman, Maju, Mandiri dan Sejahtera menuju satu abad Kota Jayapura

Walikota Jayapura dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Walikota Jayapura H.Sudjarwo,BE mengatakan bahwa, kegiatan yang baru akan dimulai ini mengandung arti penting khususnya dalam menggelorakan semangat nasionalisme menyambut HUT RI ke 64 di Kota Jayapura.Dan sehubungan dengan pencanangan ini, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dikemas dalam berbagai bentuk kreativitas olahraga dan seni yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Kota Jayapura, yang tidak hanya untuk memperingati HUT RI, namun lebih dari pada itu untuk memperingati suatu kemenangan berdemokrasi yang baru saja dilewati..

Setelah pencanangan, kegiatan dilanjutkan dengan jalan sehat sejauh 2,5 km (berhadiah) dan senam bersama yang diikuti oleh segenap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, PT.Askes, TNI/Polri, organisasi wanita (GOW), PKK, sejumlah paguyuban yang ada di Kota Jayapura, karyawan perbankan, perusahaan swasta dan organisasi lainnya.

Kegiatan senam terselenggara atas kerja sama PT.Askes Provinsi Papua dan Panitia HUT RI ke 64 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan pemberian vitamin secara gratis. (Meyer/Ade)

Menurut Walikota Jayapura Drs.M.R.Kambu,M.Si., berdasar laporan Dinas Pendapatan Daerah PAD Kota Jayapura sampai bulan Juni 2009 telah mencapai 53,03% di atas capaian normat. Walikota menyatakan menghargai SKPD-SKPD yang telah berhasil melampaui target capaian.

“Namun kerja belum usai, karena masih banyak sektor PAD di Kota Jayapura yang perlu dikembangkan, mengingat APBD Kota Jayapura diharapkan dapat terus meningkat dengan dukungan PAD,” kata Walikota.

Walikota juga mengatakan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat hendaknya menjadi tekad utama para abdi negara. Karena jika masyarakat merasa terlayani dengan baik, maka mereka akan rela untuk membayar retribusi dan pajak, serta lebih mudah diajak berperan dalam pembangunan.

“Dan tujuan pungutan retribusi jangan hanya untuk mencari uang saja, tetapi harus juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menyiapkan fasilitas yang memadai. Sehingga pelayanan kita bisa dirasakan oleh masyarakat, dan dengan sendirinya masyarakat akan memberikan kewajibannya kepada pemerintah guna peningkatan pelayanan dan pembangunan,” jelasnya. (***)

Ketua Tim identifikasi Nasional kepolisian Brigadir Jendral Polisi Dr Eddy Saparwoko mengatakan, laki-laki tersangka pembom Hotel Ritz Carlton berambut hitam lurus dan pendek, berkulit gelap dan diduga berumur antara 20 hingga 40 tahun. “Namun kira-kira ya 40 plus-minus 5 sampai 10 tahun. Tinggi badan kurang lebih 165 centi,” kata Eddy.

Sementara tersangka pembom Hotel JW Marriott, berkulit terang dan diduga berusia antara 20 hingga 25 tahun. “Tinggi kurang lebih 180 centimeter, ukuran sepatu, karena kakinya ditemukan, kurang-lebih 42-43,” tambah Eddy.

Pengumuman tentang sketsa ini dilakukan polisi sekaligus untuk membantah pemberitaan hampir semua media di Indoensia, terkait tersangka pelaku pemboman dua hotel tersebut.

Tersangka pelaku yang sebelumnya banyak disebut berinisial N, diduga berasal dari Temanggung, Jawa Tengah dan diketahui pernah bersekolah di Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo.

Dugaan terhadap keterlibatan N, juga dikaitkan dengan nama Asmar Latin Sani, pelaku pemboman bunuh diri di Hotel Marriott tahun 2003, yang merupakan teman sekelas N.

Tahun 2006, N lolos dari sergapan polisi saat hendak menangkap pelaku bom di Wonosobo Jawa Tengah. Jaringan yang disergap ini, diduga terkait erat dengan kelompok teroris Noordin M Top.

Polisi mendatangkan keluarga N ke Jakarta untuk mencocokkan DNA tersangka pelaku, dengan mereka. “Saya ulangi, bahwa keluarga yang kemarin datang ke sini, keluarga Nur Hasbi, tidak identik dengan potongan kepala yang ada di TKP,” kata Nanan Sukarna.

Hasil tes DNA juga negatif, saat dilakukan pencocokan antara potongan tubuh tersangka pelaku dengan keluarga I, seorang pegawai di Hotel Marriott yang hingga kini dilaporkan hilang.

Polisi mendatangkan keluarga I dari kuningan Jawa Barat, karena I yang saat ledakan diduga berada di Hotel Marriott, diduga menjadi salah satu pelaku.

Karena itu, tambah Nanan, polisi kini memusatkan perhatian pada dua tersangka baru, yang sama sekali belum pernah diberitakan ini.

Sketsa dua wajah tersangka peledakan bom ini dikeluarkan kepolisian, lima hari pasca terjadinya ledakan. “Kami mengeluarkan sketsa ini, mohon kiranya teman-teman tolong dibantu, siapa yang mengetahui maka itu akan kita coba,” tambah Nanan.

Selain minta media massa menyebarkan sketsa pada khalayak ramai, kepolisian menurut Nanan juga terus mengintensifkan pencarian jejak para tersangka.

Upaya inilah yang nampaknya dilakukan Detasemen Khusus 88, saat pagi tadi menahan istri dan anak perempuan Bahrudin Latif alias Baridin, warga Cilacap Jawa Tengah.

Dalam penggerebekan Densus 88 di rumah Baridin pekan lalu di Cilacap, yang bersangkutan lolos. Polisi menemukan serangkaian bahan peledak disembunyikan di halaman rumah, yang diduga sempat dipakai sebagai tempat persembunyian buron teroris nomor satu, Noordin M Top. @ Yus, Berbagai sumber

Tanggal 12 Juli 2009, genap 62 tahun usia pembangunan koperasi di Indonesia, apa arti yang sesungguhnya dalam memaknai usia lebih dari setengah abad ini, kerap kali kita memandang usia hanyalah sebuah rangkaian perjalanan proses panjang yang memang harus dilalui, tapi tidak pernah terlintas apa yang sudah diperbuat selama menjalani proses panjang tersebut. Akan tertegun tatkala kita melihat kebelakang tentang perjalanan usia, manakala ada rangkaian yang terputus belum dapat diperbuat untuk membenahi sampai kini, namun demikian akan bangga tatkala menemui rangkaian perjalanan yang dipandang berhasil baik bagi diri sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Tentu semuanya itu bagaimana kita mampu memaknai dari sebuah perjalanan kehidupan.

Kehidupan koperasi tentu beda dengan perjalanan kehidupan dalam arti yang sesungguhnya, namun perlu dimaknai jika perjalanan ini adalah perjalanan panjang koperasi. Koperasi dalam arti yang sesungguhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Jika dimaknai apa yang tersurat dan tersirat mengenai pemahaman koperasi, pertama, koperasi sebuah badan usaha, kedua, orang-seorang, ketiga, badan hukum. Dari ketiga hal tersebut merefleksikan perwujudan sebuah nilai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Gerakan dapat diartikan tumbuh dengan sendirinya atau gerakan yang dipacu untuk bergerak. Kalau demikian, maka koperasi memiliki jati dirinya sendiri dalam membangun orang-orang yang memilkki dinamika dan karakteristik tersendiri, jatidirinya pun dapat dipengaruhi dari latar belakang budaya dan kemajemukan budaya keanggotaannya, dan kemampuan intelektualitas keanggotaannya, sehingga membangun koperasi juga membangun mental dan moral orang-serorang sebagai anggota koperasi.

Perjalanan panjang membangun koperasi betapa susah payahnya pemimpin di negeri ini untuk membenahi dan membangkitkan kemandirian agar koperasi benar-benar menjadi pilar kekuatan ekonomi rakyat. Sejak setelah kemerdekaan koperasi diurusi oleh Jawatan Koperasi, hingga kini diurusi oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang sebelumnya dipimpin oleh seorang Menteri, pernah pula dipimpin oleh Menteri Muda yang nyata-nyata mengurusi koperasi. Namun koperasi sampai saat ini apakah sudah menemukenali jati dirinya sendiri sebagai koperasi yang sesungguhnya.

Arti koperasi sesungguhnya masih banyak masyarakat yang belum memahami apa arti koperasi sebenarnya, koperasi hanyalah diartikan oleh sebagian orang hanya sebagai tempat meminjam uang kalau sudah menjadi anggota koperasi, dapat membeli barang kebutuhan dengan harga yang murah, dapat membeli pupuk dengan jarga terjangkau, hanya sampai disitu?. Ironis memang kalau demikian, tapi memang kenyataan, kalau begini bukan berarti salah urus, tapi memang masih membutuhkan waktu yang sangat panjang dalam membangun jatidiri koperasi. Sebuah tantangan bagi kita semua untuk bersama-sama ikut membangun koperasi.

Perkembangan koperasi tahun 2000 – 2008
Pembangunan perkembangan koperasi di Indonesia berdasarkan data dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 bersumber dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2000 jumlah koperasi sebanyak 103.077 unit dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 155.301 unit atau meningkat 50,67%. Peningkatan ini diiukuti dengan jumlah koperasi yang tidak aktif sebesar 29,84% atau 46.355 unit. Ketidakaktifan koperasi dapat diartikan koperasi sudah tidak berjalan lagi, koperasi hanya tinggal papan nama, sudah tidak ada pengurusnya, tidak pernah menjalankan fungsi koperasi untuk menjalankan Rapat Anggota Tahunan, anggota bubar, pindah dan masih banyak lagi contoh lain untuk mengartikan koperasi tidak atif.

Perkembangan koperasi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, pertumbuhannya dapat digambarkan sebagai berikut: Peningkatan jumlah koperasi dari tahun 2000 ke tahun 2001 meningkat 7,46% dari 103.077 menjadi 110.766 unit, pada tahun 2002, tumbuh 6,45% atau menjadi 117.906 unit, tahun 2003 menjadi 123.181 unit atau naik 4,47% dari tahun sebelumnya, demikian pula pada tahun 2004 koperasi di Indonesia berkembang menjadi 130.730 unit atau tumbuh 6,13%, tahun 2005 meningkat lagi menjadi 134.963 unit atau hanya tumbuh 3,24% dan tahun 2006 tumbuh 4,71% atau 141.326 unit, tahun 2007 meningkat walaupun rendah, yakni hanya 2,26% atau 144.527 unit, pada tahun 2008 tumbuh 7,45% atau jumlah koperasi meningkat menjadi 155.301 unit. Secara rata-rata pertumbuhan perkembangan koperasi di Indonesia tidak lebih 6,5% per tahun, ini fakta data dilapangan.

Fakta berikutnya adalah tumbuhnya koperasi, juga diikuti betapa banyak koperasi yang sudah tidak aktif sebagaimana penyebabnya telah dikemukakan di atas, data koperasi tidak aktif per tahun dapat digambarkan bahwa pada tahun 2000 koperasi tidak aktif mencapai 13,72% dari total koperasi atau 14.147 unit, tahun 2001 koperasi tidak aktif 18,97% atau 21.010 unit, tahun 2002 meningkat lagi kopearasi tidak aktif menjadi 21,08% atau 24.857 unit dan meningkat terus menjadi 29.381 unit pada tahun 2003 atau 23,85%, tahun 2004 meningkat menjadi 28,55% atau jumlah koperasi yang tidak aktif bertambah menjadi 37.328 unit dari 130.730 unit. Tahun 2005 meningkat lagi menjadi 29,99% atau 40.145 unit, walau kecil tapi meningkat lagi jumlah koperasi yang tidak aktif pada tahun 2006 menjadi 42.382 unit atau 30,48% dan pada tahun 2007 meningkat terus atau koperasi tidak aktif menjadi 44.048 unit atau 43,83 terhadap total koperasi dan pada tahun 2008 jumlah koperasi tidak aktif mampu bertahan pada angka 29,84% atau 46.335 unit, secara rata-rata pertumbuhan jumlah koperasi tidak aktif di Indonesia selama delapan tahun terakhir mencapai 19,19%. Sebagai rincian dapat digambarkan perkembangan jumlah koperasi yang aktif terhadap jumlah koperasi yang tidak aktif sebagaimana tebel di bawah ini.

Jangan ada anggapan mendirikan koperasi mudah memperoleh bantuan modal
Jika dilihat, tentu dapat menyadarkan kita, sebagai insan koperasi yang merindukan agar koperasi dapat tumbuh menjadi badan usaha yang mampu masuk kedalam jaring perekonomian nasional, dari data tersebut di atas, perlu direnungkan mengapa pertumbuhan koperasi di Indonesia masih sangat lamban, yakni pertumbuhannya tidak lebih dari 6,5,% namun perkembangan ini seiring diikuti dengan jumlah koperasi yang tidak aktif cukup banyak 46 ribu koperasi dari 155 ribu atau 29,84%. Perkembangan koperasi yang tidak aktif akan bergerak terus dan bertambah apabila Pemerintah tidak segera cepat tanggap untuk mencari akar penyebabnya. Saatnya Pemerintah memikirkan kembali mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah tumbuhnya koperasi di Indonesia, tanggung jawab tumbuhnya koperasi secara yuridis dibenahi oleh instansi yang diberikan tugas untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan koperasi, namun untuk mengembangkan koperasi di tanah air, memang tidak mungkin hanya satu instansi yang mengurusi, harus semua instansi yang terkait sesuai dengan bidang tugas pembangunan secara multi sektoral dan bersinergi. Sehingga menghadapi tantangan kedepan koperasi harus lebih ditingkatkan diberikan iklim kebijakan yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya.

graphic11

Pengembangan kemampuan usaha koperasi masih sangat rendah, karena bagi koperasi yang baru mulai tumbuh, modal koperasi diperoleh dari simpanan pokok anggota, lain halnya kalau koperasi didirikan oleh orang yang memilikki modal, koperasi hanya sekedar wadah untuk pengembangan usaha pribadinya, tapi kalau permodalan koperasi dihimpun dari simpanan pokok anggota tentu tidak dapat langsung eksis untuk memperoleh kesempatan berusaha. Oleh karena itulah peran Pemerintah bersama masyarakat untuk lebih mensosialisasikan bahwa koperasi merupakan tanggungjawab bersama.
Jatidiri koperasi yang sesungguhnya adalah koperasi didirikan karena ada kepentingan bersama anggota untuk mengangkat dari jerat dan belenggu kemiskinan, hidup bergotongroyong, kebersamaan, kekeluargaan sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Jangan ada anggapan kalau mendirikan koperasi akan mudah untuk memperoleh bantuan permodalan, setelah bantuan permodalan diperoleh, koperasi bubar, pengurusnya hilang bahkan sampai terjadi tindak pidana korupsi. Ini bukan jatidiri koperasi yang sebenarnya. Koperasi harus berjalan sesuai dengan proses waktunya, tapi bukan berjalan karena ada dukungan bantuan permodalan dari pemerintah.

Sertifikasi profesionalisme
Standar koperasi yang layak, mampu dan profesional, koperasi perlu diberikan sertifikasi profesionalisme melalui uji kelayakan berusaha, kemapuan manajerial pengurus, intelektualitas keanggotaan, sehingga pemberian bantuan badan hukum kepada koperasi kalau secara uji kelayakan belum waktunya menjadi koperasi, jangan mudah diberikan, tapi perlu diberikan pembinaan secara lebih mendalam sampai pada waktunya badan hukum koperasi diberikan, sehingga dapat menurunkan angka yang signifikan terhadap koperasi yang tidak aktif. Peran Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah diberikan standar pelayanan dari pemerintah Pusat untuk memprogramkan secara khusus pengembangan koperasi berupa fasilitasi pendampingan, pelatihan pengelolaan koperasi untuk meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota koperasi dan juga cara membangun koperasi dan pengelolaannya.
Pengurus dan anggota yang dinilai mampu, sertifikasi profesionalisme diberikan, tapi bukan diberikan hanya sekadar seremonial saja, melainkan dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan koperasi, sehingga bagi koperasi yang akan mengajukan pinjaman kepada Bank, sudah tidak perlu lagi menyerahkan jaminan, Bank tidak perlu ragu untuk memberikan pinjaman sebatas kemampuan yang sertifikasi profesionalisme koperasi. Juga ada kebanggaan menjadi anggota atau pengurus koperasi dengan dimilikkinya sertifikasi profesionalisme.

Momentum hari koperasi ke-62
Memang ironi, disatu sisi koperasi harus tumbuh dan berkembang untuk cara memakmurkan dan mensejahterkan rakyat, disisi lain masyarakat tidak mengerti apa itu koperasi. Lalu bagaimana mau membangun koperasi, kalau tidak mengerti apa yang harus dibangun itu adalah koperasi. Kondisi saat ini koperasi hanya dijadikan alat oleh sekelompok orang-orang yang mengerti tentang cara berusaha untuk memperoleh keuntungan dan laba usaha yang sebesar-besarnya tanpa usaha mengangkat dan meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan anggotanya, apakah itu dikatakan koperasi.
Sungguh, momentum hari koperasi yang ke-62 jadikanlah koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk kembali kepada kifrah dan nafasnya untuk menemukan jati diri koperasi yang susunguhnya. Ruh dan nafas koperasi harus berdiri dari kekuatan ekonomi anggota, bukan dari kekuatan karena harus dibantu. Dapatkah koperasi berdiri dan berkembang dari kekuatannya sendiri, bangsa Indonesia jangan lupa bahwa Bapak Koperasi adalah Bung Hatta, generasai mengemban amanah, inilah sebuah tantangan.

*) Pemerhati Koperasi di Indonesia

Dengan ini rapat pleno menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Provinsi Bali, kata pimpinan rapat yang juga Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary saat menetapkan pengesahan rekapitulasi penghitungan suara untuk provinsi itu.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari Bali, yakni pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto memperoleh 992.815 suara, pasangan SBY-Boediono 822.951 suara dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto memperoleh 96.571 suara.

Dalam rekapitulasi suara itu disebutkan bahwa jumlah surat suara seluruhnya sebanyak 2.003.923 surat suara sah, sedangkan surat suara yang digunakan sebayak 1.990.091. Surat suara sah sebanyak 1.912.337 surat suara, tidak sah 91.586 suara.

Jumlah DPT untuk pilpres di Provinsi Bali sebanyak 2.696.817 pemilih yang terdiri atas 1.134.580 pemilih laki-laki dan 1.362.237 pemilih perempuan.

Pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 9.356 pemiih dan yang pindah mencontreng ke TPS lain sebanyak 3.666 pemilih.

Sementara itu jumlah total surat suara untuk Provinsi Bali sebanyak 2.750.643 surat suara, di antaranya surat suara cadangan sebanyak 53.826 surat suara. Sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 746.542 surat suara. (T.Az/ysoel).

Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, Suripno menjelaskan, ketentuan tentang dana preservasi jalan saat ini telah diatur dalam Bab VI UU Lalu Lintas Angkutan Jalan No.22 tahun 2009 yang baru.

“Ini merupakan hal baru yang tidak pernah disinggung UU Lalu Lintas sebelumnya, yaitu UU No.14/1992,” kata Suripno di Jakarta, Rabu (22/7).

Namun diakuinya masih ada kekurangan dalam UU yang baru itu, terutama mengenai aturan pelaksanaan untuk jalan nasional. “Aturan pelaksanaan untuk tingkat daerah sudah ada, tetapi untuk jalan nasional belum ada. Masih dalam pengkajian untuk mencari konsep pelaksanaan yang tepat, katanya.

UU LLAJ yang disahkan pada 22 Juni 2009 lalu, katanya, mewajibkan adanya pengutipan dana partisipasi dari pengguna jalan. Partisipasi dari pengguna jalan nantinya akan dipakai untuk memperbaiki jalan dari kerusakan.

Untuk jalan tingkat nasional, lembaga preservasi jalan nantinya akan berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum (PU). Sebelumnya, Menhub Jusman Syafii Djamal mengatakan, perbaikan jalan diharapkan berasal dari pengguna jalan. Hal tersebut mengingat pengguna jalan memiliki derajat pengrusakan jalan yang paling besar.

“Dana yang dikumpulkan lembaga preservasi tersebut akan menjadi bagian dan terdaftar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dialokasikan untuk pebaikan dan perawatan jalan,” jelas Menhub.

Ia menambahkan, lembaga preservasi juga mengatur mengenai pemungutan dana dari jembatan timbang dan terminal. “Jembatan dan terminal akan jadi bagian dana preservasi jalan di bawah Departemen Perhubungan, ” tambah Jusman.

Suripno mengatakan, UU LLAJ No.22 tahun 2009 merupakan penyempurnaan dari UU No.14 tahun 1992.

“UU LLAJ yang baru ini lebih terintegrasi soal manajemen trafik, transportasi dan pengawasan karena di dalamnya terdapat penjelasan secara detail dan rinci tentang pemisahan kewenangan, pengelolaan lalu lintas, serta manajemen transportasi,” katanya.

Dikemukakan, dalam UU LLAJ yang baru, lalu lintas dan angkutan jalan dipandang sebagai satu kesatuan sistem, di mana tanggung jawabnya bersifat kolektif.

Tidak lagi seperti dulu yang bersifat sentralistik, karena hanya Dephub yang menjadi penanggung jawab tunggal, baik teknis maupun kebijakan. Tapi untuk tujuan pembinaan, sekarang ini beberapa kementerian, termasuk Polri memiliki porsi tanggung jawab, kata Suripno.

Ia menjelaskan, sebagai bukti UU LLAJ yang baru tersebut lebih bersifat kolektif, dalam Bab IV dan Bab V dijelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaran lalu lintas angkutan jalan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, dilaksanakan oleh pemerintah melalui lima institusi pemerintah.

Untuk urusan di bidang jalan, UU menunjuk Departemen PU sebagai penanggung jawab, urusan di bidang sarana dan prasarana LLAJ diserahkan kepada Departemen Perhubungan, kemudian Departemen Perindustrian untuk urusan terkait pengembangan industri.

Selanjutnya Kemeterian Riset dan Teknologi untuk hal-hal yang terkait pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, sementara Polri untuk bidang registrasi dan identifikasi kendaraan motor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.

Secara khusus Polri memiliki tanggung jawab mutlak terhadap semua hal tentang keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan hal-hal yang terkait keselamatan merupakan tanggung jawab multistakeholders, kata Suripno. (T. De/ysoel)